Sarolangun,Banuaraya.Com. - Mul yadi S. Sos. Kepala  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa ( DPMD ) Kabupaten Sarolangun. Kembali mengingatkan Kepada Kepala  Desa dan Aparatur desa serta BPD. tetap menjaga netralitas. Memasuki Tahapan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah berlangsung.

Imbauan netralitas  aparatur desa tidak terlibat politik praktis, dalam waktu dekat pihak (DPMD) Sarolangun akan kembali menyebarkan surat edaraan untuk kepala desa beserta perangkat di setiap desa di Kabupaten Sarolangun.

Mul yadi,S.Sos. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun.  mengingat  kembali  imbauan   secara  WA grup   internal desa sudah disampaikan, tujuan  agar  Kades/BPD dan Perangkat Desa  menjaga netralitas selama tahapan-tahapan pilkada  Senin 09 September 2024

"menambahkan pengawasan netralitas ASN, aparatur dan perangkat desa sudah ada penyelengara khusus yang melakukan  yaitu bawaslu. dikalau terjadi masalah-masalah  bawaslu bisa melakukan pemeriksaan terhadap siapapun itu, kepala desa, perangkat desa, BPD  maupun terhadap masyarakat," jelasnya.

Masih lanjutannya  apabila sudah ada indikasi melakukan tindak pidana pemilu tehadap kepala desa atau perangkat desa dan dilakukan pemeriksaan misalnya oleh bawaslu. Jika berdampak pada pidana, DPMD akan mengambil tindakan bila ada rekomendasi bawaslu.

"Kami DPMD tidak bisa memeriksa, tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan hanya bawaslu," jelasnya.

"Kami akan melakukan tindakan setelah ada rekomendasi dari bawaslu. Jadi secara khusus kami hanya melakukan edaran sifatnya imbauan-imbauan kepada kepala desa dan aparatur desa,"

Perlu Mengingatkan beberapa hal indikasi menggangu netralitas, secara umum tidak boleh berpolitik praktis  misalnya  ada yang  memasang spanduk, baliho di kantor desa atau di rumah kepala desa,Memoto atau memvideo serta  memakai  atribut-atribut partai tertentu. Bisa dibilang salah satu melakukan politik praktis atau tidak netral pungkasnya (Najasri)